Denpasar – Greenpeace Asia Tenggara mendesak pemerintah Indonesia untuk segera memperbaiki hukum dan regulasi yang selama ini menjadi hambatan utama dalam pengembangan energi terbarukan.

Dengan demikian maka rencana pemerintah untuk mengembangkan energi yang murah, bersih, dan terbarukan dapat segera tercapai.

Dalam keterangan persnya kepada Selebzone.com, Jumat (10/7), Greenpeace menilai, hukum dan regulasi energi yang selama ini ada, telah menjadi hambatan terhadap pengembangan energi terbarukan, sehingga membuat Indonesia masih terus bergantung pada energi fosil yang kotor dan melirik energi nuklir yang berbahaya.

Menurut Greenpeace ada banyak sumber energi terbarukan yang dikembangkan dan dimiliki Indonesia seperti geothermal, angin, matahari dan mikrohidro.

“Penolakan ulama NU Jawa Timur atas rencana BATAN yang akan membangun reaktor nuklir di Madura, harus dilihat sebagai sinyal kuat bagi para pemimpin negara untuk segera memperbaiki hukum dan regulasi demi energi terbarukan.” papar Tessa de Ryck, Jurukampanye Regional Greenpeace Asia Tenggara.

Selanjutnya de Ryck juga menegaskan perlunya mengalihkan investasi dari penggunaan energi yang kotor dan berbahaya menjadi energi yang bersih dan ramah lingkungan.

“Mengalihkan investasi dari nuklir dan energi fosil kotor ke energi terbarukan bukan hanya pilihan pintar untuk mengurangi emisi karbon dan menghindari dampak buruk perubahan iklim, tetapi juga pilihan ekonomis” imbuh de Ryck.

Untuk diketahui, Indonesia saat ini baru memanfaatkan kurang dari 5% potensi energi terbarukannya. Greenpeace menekankan perlunya kepemimpinan yang kuat untuk segera menerapkan peraturan guna memanfaatkan sumber energi terbarukan yang ada.

Indonesia harus mencontoh Filipina yang pada akhir 2008 lalu, sudah menerapkan Undang-Undang Energi Terbarukan yang mampu mendorong negara ini menuju masa depan energi bersih, dan membawa keuntungan secara ekonomi serta mengurangi emisi karbon.(GP/Gen)

Artikel ini ditandai dengan tag anti nuklir, Greenpeace